Live life to the fullest

my random thoughts and stories

Archive for November 2008

Kewajiban Pajak WNI di Luar Negeri

with 4 comments

Hari Jum’at yang lalu gw menghadiri Seminar Ekonomi dan Pajak yang diselenggarakan di KBRI Singapura. Sebelumnya telah diumumkan bahwa seminar ini akan membahas salah satunya mengenai Peraturan Pajak terutama bagi rekan-rekan sebangsa setanah air yang bekerja di luar negeri, khususnya di Singapura. Jadi hati sudah siap untuk mendengar apa dan bagaimana mekanisme perpajakan yang harus dilewati oleh para pekerja Indonesia di luar negeri. Dalam pikiran gw selama ini sih tidak perlu untuk membayar pajak di Indonesia lagi, dengan syarat kita tidak berada di Indonesia selama >= 183 hari.

Langsung saja, di seminar tersebut seorang pejabat Ditjen Pajak menyampaikan informasi yang dipandu dengan slide yang sudah dipersiapkan. Halaman pertama membahas tentang Objek Pajak, lewat. Halaman kedua tertera Bagan mengenai Subjek Pajak, pembagian Subjek Pajak menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). Anehnya di slide ini secara cepat pembicara memberitahukan bahwa dia tidak akan membahas secara detil mengenai perbedaan SPDN dan SPLN, dan selanjutnya hanya membahas mengenai SPDN. What the Heck??!! Dari sini sih gw ud bisa mencium gelagat ga bener dari si pejabat. Apakah dipikirnya para hadirin adalah SPDN, yang notabene artinya walaupun bekerja di Singapura tapi tinggal >= 183 hari di Indonesia. Pemikiran yang aneh bukan? Atau memang dia sengaja mengkondisikan supaya hadirin berpikir bahwa mereka adalah SPDN padahal sebenarnya SPLN, lantaran ingin agar semuanya membayar pajak berlebih, yang seharusnya tidak perlu dibayarkan apabila statusnya adalah SPLN.

Saat sesi tanya jawab moderator meminta pejabat tersebut untuk menjelaskan beberapa contoh kasus yang sudah disampaikan oleh panitia sebelum acara seminar hari itu. OK, slide dari pejabat tersebut sudah ditayangkan melalui projector. Cukup impresif kan? Berarti sudah dipersiapkan sebelumnya. Tunggu dulu. Halaman yang berisi pertanyaan kasus terpampang jelas dengan angka-angka seperti gaji, lama tinggal di indonesia, dsb. Tapi kemudian bagaimana dengan halaman jawaban. Sama sekali tidak sesuai harapan. Jawaban yang dituliskan sekali lagi hanya sedikit “hint”, meminjam kata yang digunakan oleh pejabat itu sendiri, mengenai bagaimana nasib orang yang memiliki keadaan seperti contoh kasus tersebut. Bah.. jelas sekali pejabat ini menghindari untuk menjelaskan sedetil-detilnya. Beberapa pertanyaan lanjutan yang timbul akibat ketidakpuasan ini juga mental tanpa jawaban yang memuaskan. Bayangkan sampai titik ini tidak ada penjelasan sama sekali mengenai SPLN. Sampai-sampai moderator pun akhirnya mengingatkan sang pejabat dan menyatakan sebagai moderator pun dia tidak mengerti jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Wow.. kualitas pejabat yang sungguh “mengagumkan”. Yang ada malah semua semakin simpang siur.

Setelah beberapa pertanyaan kembali dilemparkan dan suasana menjadi memanas akhirnya keluarlah kalimat bahwa “apabila pekerja Indonesia di luar negeri memiliki Surat Keterangan Domisili (SKD) yang dikeluarkan oleh kantor pajak IRAS (red: kantor pajak di Singapura) maka tidak perlu berurusan dengan pajak di Indonesia”. Ini adalah kalimat yang dari tadi sangat ingin didengar oleh seluruh hadirin. Adapun SKD sendiri di sini dikenal dengan Certificate of Residence (CoR). Herannya penjelasan sang pejabat ini diberi tambahan informasi, entah untuk menakut-nakuti atau apapun maksudnya, bahwa orang yang memiliki SKD sudah tidak akan kembali ke Indonesia selama-lamanya. What the Heck??!! Maksudnya mau mengusir karena kita tidak bayar pajak?

Well, isu ini sedang hangatnya diperbincangkan di milis indo-sing. Dan hampir pasti semua komentar yang ada menunjukkan antipati atas penjelasan pejabat tersebut dan peraturan perpajakan di Indonesia yang tidak jelas dan mengandung pasal-pasal yang bisa diinterpretasikan lain oleh orang yang berbeda. Apa kesimpulannya? Kalau kita pekerja Indonesia di luar negeri membuat NPWP maka besar kemungkinan bahwa pasal tersebut akan diinterpretasikan secara bebas oleh petugas pajak, tergantung keinginan interpretasi mereka dan akan sulit bagi individu pemegang NPWP untuk membantah karena kedudukan yang pasti lebih terpojok (dipojokkan oleh jumlah petugas yang lebih banyak). Paling tidak itu yang ada di kepala gw saat ini, mengingat kultur pejabat pemerintahan selama ini.

Pendapat pribadi gw sebenarnya simple saja. Gw ga keberatan bayar pajak dengan beberapa syarat dan kondisi:
1. Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk orang yang bekerja di luar negeri tidak disamaratakan dengan PTKP nasional yang hanya Rp. 15,840,000. Bandingkan dengan PTKP di Singapura sebesar SGD 20,000. Hal ini tentu saja dengan pertimbangan biaya hidup di sini yang setidaknya 3 kali lipat dari di Indonesia.
2. Laporan Penerimaan Pajak Negara dan Penggunaannya harus dibuat sangat-sangat transparan. Gw rasa semua setuju dengan statement gw berikut. “Kita sudah muak dengan korupsi yang merajalela di tubuh pemerintahan dari pangkat tertinggi sampai terendah”. Perjuangan para pekerja Indonesia di luar negeri untuk bekerja di luar negeri tidaklah mudah. Gw sendiri harus rela meninggalkan istri dan anak dan hanya pulang 2 bulan sekali untuk melepas kangen. Sangat tidak adil apabila nanti gw bayar terus ada orang bego yang kerjanya cuma makan gaji buta sebagai PNS yang menikmatinya.
3. Fasilitas, fasilitas dan fasilitas. Perbaiki fasilitas umum yang diperuntukkan bagi rakyat. Sekarang ini gw tidak keberatan bayar pajak bagi pemerintah Singapura karena 2 hal: gw kerja di sini, dan fasilitas umum yang ada sangat nyaman.

Selama syarat dan kondisi di atas tidak terwujud ya selama itu juga gw ga akan rela bayar pajak. Mungkin ada yang bilang gw ga punya nasionalisme. Terserah apa kata orang. Gw yakin kondisi yang diciptakan dengan UU Pajak macam ini adalah praktek percaloan pajak dan orang yang menawarkan “jalan belakang” untuk melewati persoalan pajak. Gw ga mau terlibat dengan kekonyolan seperti itu. Harapan gw jelas Indonesia keluar dari mental bobrok semacam ini. Tapi kalau akhirnya gw ga bisa liat ada perubahan ke arah yang baik ya sudah, jangan bicara nasionalisme. Itu hanya propaganda untuk mengenyangkan perut orang-orang yang hidup dari korupsi dan suap menyuap.

NB: Ada indikasi sebagian warga milis indo-sing akan pindah kewarganegaraan masal sehubungan dengan kasus perpajakan ini. Well, kalau pemerintah memang tidak peduli tidak ada gunanya juga rakyat peduli dengan nasionalismenya.

Written by jecki

November 24, 2008 at 4:21 pm

Posted in Life, Work

Tagged with , , ,